NEWSACEHTODAY.ml, JATINAGOR --Acara tanya jawab yang dipandu oleh Mendagri Tjahjo Kumolo ini, berlangsung tegang. Acara tanya jawab tersebut dilakukan setelah Wakil Presiden Jusuf Kalla selesai memberikan pemaparan tentang manajemen pemerintahan daerah kepada para Praja muda IPDN.
Penggelaran sesi tanya jawab dengan perwakilan Praja pun berlangsung tegang.
"Ayo coba saya minta lima perwakilan praja, untuk nanya ke Pak Wapres. Yang tidak nanya berarti tidak menyimak apa yang dipaparkan Pak JK," terang Mendagri Tjahjo di balai Rudini Kampus IPDN, Senin (18/7/2016).
Lalu Mendagri Tjahjo Kumolo meminta diawali oleh praja asal Jawa Barat, untuk bertanya ke wapres.
"Silahkan diawali oleh praja asal Jabar, lalu Papua, Aceh, Kalimantan dan Sulawesi. Cukup lima pertanyaan," papar Tjahjo.
Salah seorang perwakilan Praja dari Jawa Barat, menanyakan tentang langkah politik pemerintah dalam mengatasi penyanderaan oleh negara lain
Wakil Presiden Jusuf Kalla, menjawab jika tugas pemerintah ialah melindungi warga negaranyan dan itu tertera dalam UUD, soal sandera itu memang di Filipina Selatan, sudah berlangsung lama, daerah yang kacau karena banyaknya pemeberontakan, dan kebiasaan sejak dulu.
"Dengan karakter tersebut, warga kita dalam tiga bulan terakhir ada empat kali, yang terakhir ada 10 warga saat ini yang harus dibebaskan. Pemerintah mempunyai dilema pilihan, kalau kita negosiasi kita kalah, sekiranya itu terjadi di negara kita, pasti negara lain masuk tidak akan kita ijinkan. Kita harus bertanggung jawab atas negara, begitupun dengan Filipina, ya piihannya kita minta Filipina agar membebaskan warga kita," jawab JK terhadap pertanyaan praja asal Jabar.
JK menambahkan, selama Filipina tidak menjamin kapal kita aman melewati Filipina, ya kita tidak akan mengirim batu bara lagi ke negara tersebut.
"Operasi militer itu pilihan lainnya jika ada ijin dari Filipina, tentu solusinya itu ya. Masih win-win solution. Kalau kapal kita terus disandera mengirim barang kesana, ya akan kita stop," ujar JK.
"Ayo coba saya minta lima perwakilan praja, untuk nanya ke Pak Wapres. Yang tidak nanya berarti tidak menyimak apa yang dipaparkan Pak JK," terang Mendagri Tjahjo di balai Rudini Kampus IPDN, Senin (18/7/2016).
Lalu Mendagri Tjahjo Kumolo meminta diawali oleh praja asal Jawa Barat, untuk bertanya ke wapres.
"Silahkan diawali oleh praja asal Jabar, lalu Papua, Aceh, Kalimantan dan Sulawesi. Cukup lima pertanyaan," papar Tjahjo.
Salah seorang perwakilan Praja dari Jawa Barat, menanyakan tentang langkah politik pemerintah dalam mengatasi penyanderaan oleh negara lain
Wakil Presiden Jusuf Kalla, menjawab jika tugas pemerintah ialah melindungi warga negaranyan dan itu tertera dalam UUD, soal sandera itu memang di Filipina Selatan, sudah berlangsung lama, daerah yang kacau karena banyaknya pemeberontakan, dan kebiasaan sejak dulu.
"Dengan karakter tersebut, warga kita dalam tiga bulan terakhir ada empat kali, yang terakhir ada 10 warga saat ini yang harus dibebaskan. Pemerintah mempunyai dilema pilihan, kalau kita negosiasi kita kalah, sekiranya itu terjadi di negara kita, pasti negara lain masuk tidak akan kita ijinkan. Kita harus bertanggung jawab atas negara, begitupun dengan Filipina, ya piihannya kita minta Filipina agar membebaskan warga kita," jawab JK terhadap pertanyaan praja asal Jabar.
JK menambahkan, selama Filipina tidak menjamin kapal kita aman melewati Filipina, ya kita tidak akan mengirim batu bara lagi ke negara tersebut.
"Operasi militer itu pilihan lainnya jika ada ijin dari Filipina, tentu solusinya itu ya. Masih win-win solution. Kalau kapal kita terus disandera mengirim barang kesana, ya akan kita stop," ujar JK.
sumber:
http://rimanews.com
Post a Comment