 |
| Ketua Koalisi NGO HAM Aceh, Zulfikar Muhammad (kiri) |
Newsacehtoday.ml - Tentang seruan Plt Gubernur Aceh, Soedarmo agar pihak DPRA untuk tidak mengganggu perencanaan yang sudah disusun oleh eksekutif ditanggapi oleh Ketua Koalisi NGO HAM, Zulfikar Muhammad.
Ia mengingatkan bahwa Plt Gubernur Aceh untuk berhati-hati. “Hati-hati pak gub dipaso lam stoken,” katanya, sebagaimana dikutip acehtrend.co.
Ia mengingatkan bahwa Plt Gubernur Aceh untuk berhati-hati. “Hati-hati pak gub dipaso lam stoken,” katanya, sebagaimana dikutip acehtrend.co.
Menurut Zulfikar, birokrasi yang kini dipimpin oleh Soedarmo sebagai Plt Gubernur Aceh juga dinilai sebagai pengganggu perencanaan yang paling mengganggu pembangunan.
“Lihat aja kinerja mereka, mulai capaian dari program kegiatan sampai serapan anggaran. Pak gub, diakhir tahun paling rawan terjadi pungli oleh birokrat terhadap proyek-proyek kejar tayang,” tambahnya.
Zulfikar mengingatka agar Soedarmo tidak hanya menyoal pengganggu ekternal aja. “Pengganggu internal juga perlu di tegur,” ingatnya.
Zulfikar juga memberi contoh anggaran KKR yang dinilainya belum jelas sampai detik ini.
“Pak gub belum tahu akan letakan di dinas mana..?
Itu artinya, kata Zulfikar Bappeda tidak jelas merencanakan sesuatu, jadi bagaimana tidak diganggu oleh DPRA sebagai lembaga perwakilan rakyat? Demikian Zulfikar Muhammad, Ketua Koalisi NGO HAM Aceh.
“Ini Aceh pak gubernur, ” katanya.
Terakhir Zulfikar mengingatkan bahwa 7,5 T dana otsus itu adalah uang takziah rakyat Aceh, jadi jangan semua ke infrastruktur.
“Pemulihan korban perang semasa konflik di multi sektor pembangunan (semua dinas) harus menjadi mindstreming,” pungkasnya.
“Lihat aja kinerja mereka, mulai capaian dari program kegiatan sampai serapan anggaran. Pak gub, diakhir tahun paling rawan terjadi pungli oleh birokrat terhadap proyek-proyek kejar tayang,” tambahnya.
Zulfikar mengingatka agar Soedarmo tidak hanya menyoal pengganggu ekternal aja. “Pengganggu internal juga perlu di tegur,” ingatnya.
Zulfikar juga memberi contoh anggaran KKR yang dinilainya belum jelas sampai detik ini.
“Pak gub belum tahu akan letakan di dinas mana..?
Itu artinya, kata Zulfikar Bappeda tidak jelas merencanakan sesuatu, jadi bagaimana tidak diganggu oleh DPRA sebagai lembaga perwakilan rakyat? Demikian Zulfikar Muhammad, Ketua Koalisi NGO HAM Aceh.
“Ini Aceh pak gubernur, ” katanya.
Terakhir Zulfikar mengingatkan bahwa 7,5 T dana otsus itu adalah uang takziah rakyat Aceh, jadi jangan semua ke infrastruktur.
“Pemulihan korban perang semasa konflik di multi sektor pembangunan (semua dinas) harus menjadi mindstreming,” pungkasnya.
source: acehtrend.co
Post a Comment