 |
| Dok: boombastis.com |
by: jpnn.com,
Kamis, 13 Juli 2017
Intip Berita -- Benarkah Bukit Soeharto disiapkan sebagai ibu kota negara? Pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul), Samarinda, Zamruddin Hasid, mengatakan rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta merupakan hal yang bagus dan mesti dilakukan.
Tapi, memang, tidak bisa diputuskan dalam keadaan krisis keuangan seperti sekarang. Ketersediaan uang negara sedikit dan sumber pendapatan berkurang. “Pembiayaan menjadi faktor penting untuk dipikirkan,” ujarnya, kemarin (12/7).
Apalagi, estimasi biaya memindahkan membutuhkan dana besar. Mengutip hasil penelitian Tim Visi Indonesia 2033 pada 2009–2010, untuk melaksanakan hajatan besar itu menghabiskan Rp 142,62 triliun. Itu setara 17 kali lipat APBD Kaltim 2017 senilai Rp 8,09 triliun.
Angka itu berasal dari enam variabel utama. Adapun itu, pembebasan lahan, penyiapan lahan, pembangunan infrastruktur kota, pembangunan fasilitas kota, pembangunan gedung negara, dan permukiman aparatur sipil negara (ASN). Tidak ketinggalan, biaya mengangkut para pegawai dan anggota keluarga ke ibu kota baru.
Referensi lain dari pengalaman negara tetangga, Malaysia, yang memindahkan pusat pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya berjarak 40 kilometer memakan biaya Rp 130 triliun.
Bisa dibayangkan bila memindahkan Jakarta ke luar Pulau Jawa, semisal Balikpapan yang jaraknya lebih dari 2 ribu kilometer.
Mantan rektor Unmul Samarinda itu menuturkan, besarnya pembiayaan bisa ditekan dengan memilih daerah di Pulau Kalimantan yang dari segi fasilitas dan infrastruktur sudah tersedia.
Balikpapan menjadi opsi utama daerah di Pulau Kalimantan untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pembiayaan.
Infrastruktur bandara dan pelabuhan berskala internasional sudah ada. “Tinggal di kawasan mana. Saya sependapat di Tahura Bukit Soeharto kalau bisa dialihfungsikan,” terang dia.
Perkembangan ekonomi di Kalimantan harus dipertimbangkan. Menjadi wilayah kaya sumber daya alam (SDA), namun pertumbuhan ekonomi tak berbanding lurus.
Itu lantaran tak ada industri pengolahan bahan baku dari potensi SDA yang melimpah. Industri saat kini terpusat di Pulau Jawa.
Tentu, kondisinya akan berubah ketika beralih ke Pulau Borneo. Menurut guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Unmul, itu, dalam jangka panjang akan tercipta efisiensi ekonomi nasional karena lokasi industri berada relatif dekat dengan sumber energi dan bahan baku yang dibutuhkan.
“Potensi SDA, luas wilayah, dan lahan subur yang masih luas jadi dasar Kalimantan akan lebih maju,” tuturnya.
Tapi, bukan berarti wacana tersebut bukan sama sekali tak bisa dilaksanakan. Bila dipindahkan sekaligus jelas tak mungkin. Dalam 10 tahun ke depan juga tak bisa.
Maka itu, Zamruddin yakin, pemindahan secara bertahap. Tidak mesti untuk memindahkan langsung membangun gedung pemerintahan baru seluruhnya.
Bisa menempati fasilitas yang sudah tersedia dijadikan kantor sementara. Contoh kecilnya, saat pemekaran Kalimantan Utara.
Pemprov di sana memanfaatkan fasilitas yang sudah ada di Bulungan. “Jadi, biaya tidak terlalu besar. Bertahap membangunnya. Bisa juga join dengan kantor pemerintahan di Samarinda,” katanya.
Di samping ketersediaan fasilitas, Kaltim, khususnya Balikpapan, memiliki kualitas lingkungan penduduk yang bagus.
Yang dia maksud, sudah maju dalam berpikir dalam menerima pendatang dan perubahan. Terbukti, dengan kemajemukan penduduk Kota Minyak tersebut.
Keunggulan lain, dari segi aksesibilitas, Balikpapan mudah terjangkau dari semua pulau di Indonesia. Dari negara jiran, Malaysia dan Filipina, pun demikian.
Baik jalur darat, laut, dan udara. Paling dalam waktu dekat, pembiayaan yang diperlukan, yakni ongkos mobilisasi pegawai pusat ke ibu kota baru.
Nah, per Juni 2016, jumlah PNS di pemerintah pusat berjumlah 950.843 orang. Kaltim Post (Jawa Pos Group) menghitung biaya pemindahan dari sisi kebutuhan biaya penerbangan mengangkut pegawai dari Jakarta ke lokasi ibu kota baru.
Dengan asumsi pindah ke Balikpapan, artinya seluruh PNS, TNI, dan Polri di pusat dan lembaga negara lain akan pindah.
Dari total PNStersebut, diasumsikan yang belum menikah sebesar 10 persen atau 95.084 orang. Selebihnya sebanyak 855.759 pegawai sudah menikah dan memiliki rata-rata dua anak. Itu berarti ada tambahan tiga tanggungan yang mesti diangkut.
Dengan demikian, khusus kelompok pegawai berkeluarga sebanyak 3,42 juta. Ditambah yang belum menikah, artinya total tiket yang mesti disiapkan sebanyak 3,51 juta lembar.
Penelusuran media ini di situs penyedia layanan pemesanan tiket pesawat, biaya keberangkatan rute Jakarta ke Balikpapan dengan maskapai Garuda Indonesia seharga Rp 945 ribu per seat. Itu dengan asumsi berangkat pekan depan.
Maka itu, biaya yang dihabiskan untuk mobilisasi 3,51 juta pegawai sebesar Rp 3,31 triliun. Nominal itu tentu minor dibanding aspek pembiayaan lain untuk kebutuhan pemindahan ibu kota, seperti pembangunan gedung kantor pemerintahan. Yang mesti disiapkan sebanyak 85 gedung.
Dengan perincian, 7 kantor lembaga negara, 17 lembaga negara, 34 kementerian, dan 27 lembaga non-kementerian.
Tak ingin dibilang omong doang, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak dalam rencana lawatan Presiden Joko Widodo ke Balikpapan, hari ini (13/7), akan menyelipkan usulan agar lokasi ibu kota baru itu di Kaltim.
“Besok (hari ini) saya serahkan surat itu (usulan) dan peta informasi geospasial daerah ini biar bisa jadi pertimbangan pusat,” ucapnya di Kantor Gubernur Kaltim, kemarin.
Diketahui, kajian awal rencana pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa sedang disusun pemerintah pusat. Kaltim yang masuk nominasi sebagai calon lokasi baru ibu kota memilih wait and see.
Selain Kaltim, Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Selatan (Kalsel) berpeluang menggantikan peran Jakarta.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kaltim Prof Dwi Nugroho Hidayanto mengatakan, para tokoh Indonesia pasti berpikir sebaiknya ibu kota negara tak lagi di Jakarta.
Pemerintah perlu kondisi tenang. Itu cocok bila dipindah ke luar Pulau Jawa, khususnya Pulau Kalimantan. Geografi dan topografi mendukung. Dibanding Kalteng dan Kalsel, Kaltim unggul karena bukan didominasi lahan gambut.
Ya, berkaca kebakaran hutan dan lahan pada 2015, Kalteng dan Kalsel menjadi salah satu penyumbang terbesar pengirim asap di Indonesia.
Itu tentu jadi penilaian. Bagaimanapun, pusat pemerintahan perlu menyiapkan bangunan tinggi. Masuk opsi, daerah tentu bak gayung bersambut. Pusat pertumbuhan ekonomi baru pasti akan muncul. Imbasnya, pasti membawa kemajuan Kalimantan.
Dwi berpendapat, dengan kondisi Balikpapan yang cukup padat, bisa mengarahkan lokasinya di wilayah utara Kota Minyak, mengarah ke Samarinda.
“Bayangan saya indah. Mungkin di Bukit Soeharto. Daripada ditambang, mending dibangun kota baru yang disiapkan sebagai ibu kota negara,” katanya. (ril/far/k8)
Tapi, memang, tidak bisa diputuskan dalam keadaan krisis keuangan seperti sekarang. Ketersediaan uang negara sedikit dan sumber pendapatan berkurang. “Pembiayaan menjadi faktor penting untuk dipikirkan,” ujarnya, kemarin (12/7).
Apalagi, estimasi biaya memindahkan membutuhkan dana besar. Mengutip hasil penelitian Tim Visi Indonesia 2033 pada 2009–2010, untuk melaksanakan hajatan besar itu menghabiskan Rp 142,62 triliun. Itu setara 17 kali lipat APBD Kaltim 2017 senilai Rp 8,09 triliun.
ISIS nikahi Paksa ABG Indonesia
Angka itu berasal dari enam variabel utama. Adapun itu, pembebasan lahan, penyiapan lahan, pembangunan infrastruktur kota, pembangunan fasilitas kota, pembangunan gedung negara, dan permukiman aparatur sipil negara (ASN). Tidak ketinggalan, biaya mengangkut para pegawai dan anggota keluarga ke ibu kota baru.
Referensi lain dari pengalaman negara tetangga, Malaysia, yang memindahkan pusat pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya berjarak 40 kilometer memakan biaya Rp 130 triliun.
Bisa dibayangkan bila memindahkan Jakarta ke luar Pulau Jawa, semisal Balikpapan yang jaraknya lebih dari 2 ribu kilometer.
Mantan rektor Unmul Samarinda itu menuturkan, besarnya pembiayaan bisa ditekan dengan memilih daerah di Pulau Kalimantan yang dari segi fasilitas dan infrastruktur sudah tersedia.
Balikpapan menjadi opsi utama daerah di Pulau Kalimantan untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pembiayaan.
Infrastruktur bandara dan pelabuhan berskala internasional sudah ada. “Tinggal di kawasan mana. Saya sependapat di Tahura Bukit Soeharto kalau bisa dialihfungsikan,” terang dia.
Perkembangan ekonomi di Kalimantan harus dipertimbangkan. Menjadi wilayah kaya sumber daya alam (SDA), namun pertumbuhan ekonomi tak berbanding lurus.
Itu lantaran tak ada industri pengolahan bahan baku dari potensi SDA yang melimpah. Industri saat kini terpusat di Pulau Jawa.
Tentu, kondisinya akan berubah ketika beralih ke Pulau Borneo. Menurut guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Unmul, itu, dalam jangka panjang akan tercipta efisiensi ekonomi nasional karena lokasi industri berada relatif dekat dengan sumber energi dan bahan baku yang dibutuhkan.
“Potensi SDA, luas wilayah, dan lahan subur yang masih luas jadi dasar Kalimantan akan lebih maju,” tuturnya.
Tapi, bukan berarti wacana tersebut bukan sama sekali tak bisa dilaksanakan. Bila dipindahkan sekaligus jelas tak mungkin. Dalam 10 tahun ke depan juga tak bisa.
Maka itu, Zamruddin yakin, pemindahan secara bertahap. Tidak mesti untuk memindahkan langsung membangun gedung pemerintahan baru seluruhnya.
Bisa menempati fasilitas yang sudah tersedia dijadikan kantor sementara. Contoh kecilnya, saat pemekaran Kalimantan Utara.
Pemprov di sana memanfaatkan fasilitas yang sudah ada di Bulungan. “Jadi, biaya tidak terlalu besar. Bertahap membangunnya. Bisa juga join dengan kantor pemerintahan di Samarinda,” katanya.
Di samping ketersediaan fasilitas, Kaltim, khususnya Balikpapan, memiliki kualitas lingkungan penduduk yang bagus.
Yang dia maksud, sudah maju dalam berpikir dalam menerima pendatang dan perubahan. Terbukti, dengan kemajemukan penduduk Kota Minyak tersebut.
Keunggulan lain, dari segi aksesibilitas, Balikpapan mudah terjangkau dari semua pulau di Indonesia. Dari negara jiran, Malaysia dan Filipina, pun demikian.
Baik jalur darat, laut, dan udara. Paling dalam waktu dekat, pembiayaan yang diperlukan, yakni ongkos mobilisasi pegawai pusat ke ibu kota baru.
Nah, per Juni 2016, jumlah PNS di pemerintah pusat berjumlah 950.843 orang. Kaltim Post (Jawa Pos Group) menghitung biaya pemindahan dari sisi kebutuhan biaya penerbangan mengangkut pegawai dari Jakarta ke lokasi ibu kota baru.
Dengan asumsi pindah ke Balikpapan, artinya seluruh PNS, TNI, dan Polri di pusat dan lembaga negara lain akan pindah.
Dari total PNStersebut, diasumsikan yang belum menikah sebesar 10 persen atau 95.084 orang. Selebihnya sebanyak 855.759 pegawai sudah menikah dan memiliki rata-rata dua anak. Itu berarti ada tambahan tiga tanggungan yang mesti diangkut.
Dengan demikian, khusus kelompok pegawai berkeluarga sebanyak 3,42 juta. Ditambah yang belum menikah, artinya total tiket yang mesti disiapkan sebanyak 3,51 juta lembar.
Penelusuran media ini di situs penyedia layanan pemesanan tiket pesawat, biaya keberangkatan rute Jakarta ke Balikpapan dengan maskapai Garuda Indonesia seharga Rp 945 ribu per seat. Itu dengan asumsi berangkat pekan depan.
Maka itu, biaya yang dihabiskan untuk mobilisasi 3,51 juta pegawai sebesar Rp 3,31 triliun. Nominal itu tentu minor dibanding aspek pembiayaan lain untuk kebutuhan pemindahan ibu kota, seperti pembangunan gedung kantor pemerintahan. Yang mesti disiapkan sebanyak 85 gedung.
Dengan perincian, 7 kantor lembaga negara, 17 lembaga negara, 34 kementerian, dan 27 lembaga non-kementerian.
Tak ingin dibilang omong doang, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak dalam rencana lawatan Presiden Joko Widodo ke Balikpapan, hari ini (13/7), akan menyelipkan usulan agar lokasi ibu kota baru itu di Kaltim.
“Besok (hari ini) saya serahkan surat itu (usulan) dan peta informasi geospasial daerah ini biar bisa jadi pertimbangan pusat,” ucapnya di Kantor Gubernur Kaltim, kemarin.
Diketahui, kajian awal rencana pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa sedang disusun pemerintah pusat. Kaltim yang masuk nominasi sebagai calon lokasi baru ibu kota memilih wait and see.
Selain Kaltim, Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Selatan (Kalsel) berpeluang menggantikan peran Jakarta.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kaltim Prof Dwi Nugroho Hidayanto mengatakan, para tokoh Indonesia pasti berpikir sebaiknya ibu kota negara tak lagi di Jakarta.
Pemerintah perlu kondisi tenang. Itu cocok bila dipindah ke luar Pulau Jawa, khususnya Pulau Kalimantan. Geografi dan topografi mendukung. Dibanding Kalteng dan Kalsel, Kaltim unggul karena bukan didominasi lahan gambut.
Ya, berkaca kebakaran hutan dan lahan pada 2015, Kalteng dan Kalsel menjadi salah satu penyumbang terbesar pengirim asap di Indonesia.
Itu tentu jadi penilaian. Bagaimanapun, pusat pemerintahan perlu menyiapkan bangunan tinggi. Masuk opsi, daerah tentu bak gayung bersambut. Pusat pertumbuhan ekonomi baru pasti akan muncul. Imbasnya, pasti membawa kemajuan Kalimantan.
Dwi berpendapat, dengan kondisi Balikpapan yang cukup padat, bisa mengarahkan lokasinya di wilayah utara Kota Minyak, mengarah ke Samarinda.
“Bayangan saya indah. Mungkin di Bukit Soeharto. Daripada ditambang, mending dibangun kota baru yang disiapkan sebagai ibu kota negara,” katanya. (ril/far/k8)
Post a Comment