Intip Berita, Karena Sering Kritik Ahok, NasDem DKI mengusulkan pemecatan Inggard Joshua dari DPRD DKI ke DPP NasDem.
"Latar belakangnya, yang pertama, kita sama-sama ingat, waktu hak angket dulu, itu kan sudah peringatan yang pertama dan terakhir dari DPP," kata Sekretaris DPW Nasdem DKI Wibi Andriano kepada wartawan, Senin (2/5/2016).
Sebenarnya, DPRD DKI pernah mengajukan hak angket ke Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), terkait dugaan anggaran siluman di APBD dan pernyataan kasar. Fraksi Nasdem DPRD DKI sempat mendukung hak angket itu, namun kemudian menarik diri.
Meski Nasdem sudah menarik diri, namun ternyata Inggard maju terus. Dia membangkang dengan tetap mendukung hak angket untuk Ahok. Saat itu Inggard sudah diancam sanksi pemecatan.
Meski Nasdem sudah menarik diri, namun ternyata Inggard maju terus. Dia membangkang dengan tetap mendukung hak angket untuk Ahok. Saat itu Inggard sudah diancam sanksi pemecatan.
"Yang kedua, ya statement-nya Kakak Inggard yang itu juga, yang bilang Kakak Bestari memberikan uang suap segala macam. Padahal ini harus jelas proses hukumnya dong. Jangan asumsi," ujar Wibi melanjutkan penjelasan soal alasan usul pemecatan terhadap Inggard.
Wibi mengatakan, jika memang Inggard merasa ada dugaan suap, maka seharusnya melapor ke Mahkamah Partai Nasdem. Atau, setidaknya diberitahukan ke DPW ataupun DPP Nasdem, sehingga bisa dilakukan investigasi.
"Namun dengan statement beliau itu sama saja membuka ke publik bahwasannya ada sesuatu yang belum bisa dibuktikan secara hukum," ujar Wibi.
Selain dua hal itu, Nasdem DKI juga merasa Inggard tak lagi punya visi yang sama dengan partai. Sebenarnya, Wibi melanjutkan, tak masalah berbeda pendapat. Masalahnya, perbedaan itu diumbar tanpa mengikuti aturan partai.
"Namun dengan statement beliau itu sama saja membuka ke publik bahwasannya ada sesuatu yang belum bisa dibuktikan secara hukum," ujar Wibi.
Selain dua hal itu, Nasdem DKI juga merasa Inggard tak lagi punya visi yang sama dengan partai. Sebenarnya, Wibi melanjutkan, tak masalah berbeda pendapat. Masalahnya, perbedaan itu diumbar tanpa mengikuti aturan partai.
"Masalah reklamasi kan dia berbeda pendapat juga, soal RS Sumber Waras dia berbeda pendapat juga. Kita ajak diskusi sama saya. Kita diskusi, 'Apa landasan hukum Kak Inggard?' Beliau sepakat bahwa ini kita omongkan di dalam (internal) saja. Ternyata besoknya dia ngomong di televisi, masalah RS Sumber Waras dan lain-lain, ini kita kaget, bagaimana ini ya kan," ulas Wibi.
"Politisi itu yang kita pegang adalah omongannya," imbuhnya.[beritahangat5]
Post a Comment