Newsacehtoday.ml, Jakarta -- Raut tegang tampak diwajah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ahok dinilai tegang dan cemas sejak nama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) dikaitkan dengan Pilkada DKI Jakarta 2017, demikian peneliti the Political Literacy Institute, Adi Prayitno.
"Apalagi, belakangan ini banyak ormas menggadang-gadang meminta Risma maju di Pilgub DKI. Ahok mulai tegang dan cemas. Itu terbaca dari sindiran Ahok ke Risma bahwa dia sebagai wali kota Surabaya bisa jadi Presiden. Jelas, itu ungkapan ketegangan Ahok," kata Adi kepada Rimanews di Jakarta, Selasa (02/8/2016) Pagi.
Dosen ilmu politik UIN Jakarta ini sudah melihat kegelisahan Ahok sejak memutuskan untuk memutar haluan memilih maju lewat jalur independen. "Akhirnya, Ahok takluk di bawah kuasa partai politik. Reaksi publik mulai negatif kepada Ahok. Bahkan ada gerakan pengembalian KTP," ujarnya.
Adi mencatat setidaknya ada tiga alasan mengapa Ahok akhirnya menempuh jalur partai politik di Pilgub DKI. "Pertama, Ahok mulai ragu dan cemas dengan gerakan politik yang dibangun relawannya terutama soal verifikasi faktual yang cukup menyulitkan," jelasnya.
"Apalagi, belakangan ini banyak ormas menggadang-gadang meminta Risma maju di Pilgub DKI. Ahok mulai tegang dan cemas. Itu terbaca dari sindiran Ahok ke Risma bahwa dia sebagai wali kota Surabaya bisa jadi Presiden. Jelas, itu ungkapan ketegangan Ahok," kata Adi kepada Rimanews di Jakarta, Selasa (02/8/2016) Pagi.
Dosen ilmu politik UIN Jakarta ini sudah melihat kegelisahan Ahok sejak memutuskan untuk memutar haluan memilih maju lewat jalur independen. "Akhirnya, Ahok takluk di bawah kuasa partai politik. Reaksi publik mulai negatif kepada Ahok. Bahkan ada gerakan pengembalian KTP," ujarnya.
Adi mencatat setidaknya ada tiga alasan mengapa Ahok akhirnya menempuh jalur partai politik di Pilgub DKI. "Pertama, Ahok mulai ragu dan cemas dengan gerakan politik yang dibangun relawannya terutama soal verifikasi faktual yang cukup menyulitkan," jelasnya.
Kedua, lanjut dia, Ahok mulai berhitung lawan politik pesaingnya yang bakal maju di Pilkada DKI mendatang. "Apalagi PDIP dikabarkan santer meminta Risma nyalon di DKI. Ahok butuh back up parpol dalam konteks melawan PDIP," terangnya.
Kemudian yang terakhir, kata Adi, Ahok hanya menjadikan relawannya sebagai alat bargaining politik dengan parpol.
Sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Surabaya mengecam pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di media daring (dalam jaringan) atau online yang dinilai mengadu domba dua kader PDIP yakni Presiden RI Joko Widodo dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.
"Bu Risma tidak pernah mengeluarkan pernyataan di media online bahwa Surabaya lebih besar dari pada Solo. Wali Kota Solo bisa jadi presiden, masak Wali Kota Surabaya tidak bisa," kata Wakil Ketua DPC PDIP Surabaya, Didik Prasetiyono dalam siaran rilisnya di Surabaya, Senin (01/8/2016).
Menurut dia, sebagai seorang Gubernur dan juga calon Gubernur DKI Jakarta dari koalisi parpol non-PDIP, Ahok tidak seharusnya berusaha mengadu domba dua kader PDIP berprestasi yani Risma dan Joko Widodo.
"Ibu Risma saat ini sedang konsentrasi bekerja di Kota Surabaya. Kami berharap Pak Ahok juga dapat melakukan hal yang sama di Jakarta," tegasnya.
Mengenai wacana yang berkembang di tengah masyarakat tentang pencalonan Risma sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta bukan wewenang DPC PDI Perjuangan Surabaya ataupun kehendak Risma sendiri.
"Tapi semua itu merupakan hak prerogatif Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati," katanya.
Untuk itu, lanjut dia, pihaknya berharap Ahok tidak asal bicara ke publik terkait Risma berkenan maju atau tidak di Pilgub DKI Jakarta. Apalagi sampai membandingkan atau mengadu domba dengan Presiden RI Jokowi.
Kemudian yang terakhir, kata Adi, Ahok hanya menjadikan relawannya sebagai alat bargaining politik dengan parpol.
Sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Surabaya mengecam pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di media daring (dalam jaringan) atau online yang dinilai mengadu domba dua kader PDIP yakni Presiden RI Joko Widodo dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.
"Bu Risma tidak pernah mengeluarkan pernyataan di media online bahwa Surabaya lebih besar dari pada Solo. Wali Kota Solo bisa jadi presiden, masak Wali Kota Surabaya tidak bisa," kata Wakil Ketua DPC PDIP Surabaya, Didik Prasetiyono dalam siaran rilisnya di Surabaya, Senin (01/8/2016).
Menurut dia, sebagai seorang Gubernur dan juga calon Gubernur DKI Jakarta dari koalisi parpol non-PDIP, Ahok tidak seharusnya berusaha mengadu domba dua kader PDIP berprestasi yani Risma dan Joko Widodo.
"Ibu Risma saat ini sedang konsentrasi bekerja di Kota Surabaya. Kami berharap Pak Ahok juga dapat melakukan hal yang sama di Jakarta," tegasnya.
Mengenai wacana yang berkembang di tengah masyarakat tentang pencalonan Risma sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta bukan wewenang DPC PDI Perjuangan Surabaya ataupun kehendak Risma sendiri.
"Tapi semua itu merupakan hak prerogatif Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati," katanya.
Untuk itu, lanjut dia, pihaknya berharap Ahok tidak asal bicara ke publik terkait Risma berkenan maju atau tidak di Pilgub DKI Jakarta. Apalagi sampai membandingkan atau mengadu domba dengan Presiden RI Jokowi.
sumber:
http://rimanews.com/
Post a Comment