 |
| Presiden Jokowi meresmikan dimulainya pembangunan waduk Keureuto di Aceh Utara, 9 Maret 2015.@acehprov.go.id |
Intip Berita, Lhoksukon - Pemilik lahan lokasi pembangunan Waduk Kereuto di Kecamatan Paya Bakong, Aceh Utara terus menuntut pemerintah setempat untuk membayar ganti rugi tanah mereka.
Para pemilik lahan itu sudah menggelar unjuk rasa di Kantor Bupati Aceh Utara menuntut hak mereka. Pemilik lahan dikabarkan juga telah mendatangi Kejati Aceh terkait belum tuntasnya persoalan tersebut.
Kabag Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Aceh Utara, Murtala dihubungi portalsatu.com, Kamis, 26 Januari 2017 sore, mengakui permasalahan pembebasan lahan itu sampai saat ini belum tuntas.
“Terakhir ka ta limpahkan ke pemerintah provinsi. Awak nyan na geu peugot tim untuk persoalan nyan. Cuma lheuh dipeget tim ka dilimpahkan lom keu Pemerintah Aceh Utara. Nah, uroe nyoe di Aceh Utara galom na tim, tapi Pak Kapolres Aceh Utara tengoh geuselesaikan sit (terakhir kita sudah limpahkan ke Pemerintah Aceh. Mereka/provinsi sudah bentuk tim untuk persoalan ini. Setelah dibentuk tim, sudah dlimpahkan kembali ke Pemerintah Aceh Utara. Hari ini di Aceh Utara belum ada tim, tapi Pak Kapolres Aceh Utara sedang berupaya menyelesaikan),” kata Murthala.
Menurut Murthala, setelah Pemerintah Aceh melimpahkan kembali persoalan tersebut kepada pihaknya, hingga saat ini Pemerintah Aceh Utara belum mengambil sikap untuk membentuk tim penyelesaian.
“Lon han mungken jak cok sikap nye hana perintah atasan. Walau galom na tim, yang namun prosesnya tetap jalan. Jinoe Pak Kapolres yang aktif di lapangan. Nyan inisiatif gob nyan (saya tidak mungkin mengambil sikap jika tidak ada perintah atasan. Walaupun belum ada tim, tetapi prosesnya tetap berjalan. Sekarang Pak Kapolres yang aktif di lapangan/membantu menyelesaikan. Itu inisiatif beliau),” ujar Murthala.
Sponsored
Murthala melanjutkan, dana untuk membayar pembebasan lahan itu sudah ada di bank. Namun, kata dia, tim bentukan Pemerintah Aceh meminta diubah model pembayaran. Itu sebabnya, kata dia, saat ini belum bisa dibayar.
“Karena na perintah untuk merubah model pembayaran harus na (karena ada perintah untuk mengubah model pembayaran harus ada) verifikasi ulang terkait kriteria yang akan dibayar, seperti tanaman dan benda-benda lain yang ada di dalam lahan itu. Cuma sampai hari ini tidak ada yang mau menyampaikan perubahan itu kepada pemilik lahan. Saya tidak bisa kalau atasan tidak memerintahkan,” ujar Murthala.
Murthala mengaku pihaknya secara pelan-pelan akan terus mensosialisasikan perubahan model pembayaran yang telah dibuat tim Pemerintah Aceh.
“Saya berharap masyarakat mendukung proyek itu. Masyarakat harus hargai prosesnya. Biar masyarakat tidak rugi dan pelaksana pun tidak akan tersandung hukum di kemudian hari,” kata Murthala.
Untuk diketahui, peletakan batu pertama pembangunan Bendungan (sering disebut oleh masyarakat: Waduk) Keureuto itu dilakukan langsung Presiden Joko Widodo, 9 Maret 2015. Bahkan, sampai saat ini, sebagian kalangan di Aceh Utara menyebut bendungan tersebut “Waduk Jokowi”.
Dikutip dari laman resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Presiden saat itu mengatakan pembangunan bendungan Keureuto di Aceh Utara merupakan terbesar dari 13 bendungan yang akan di bangun di 2015.
"Aceh saat ini provinsi yang surplus beras, dengan di bangunnya Bendungan ini maka akan meningkatkan produksi beras dan meningkatkan perekonomian," ujar Jokowi.
Sponsored
“Karena na perintah untuk merubah model pembayaran harus na (karena ada perintah untuk mengubah model pembayaran harus ada) verifikasi ulang terkait kriteria yang akan dibayar, seperti tanaman dan benda-benda lain yang ada di dalam lahan itu. Cuma sampai hari ini tidak ada yang mau menyampaikan perubahan itu kepada pemilik lahan. Saya tidak bisa kalau atasan tidak memerintahkan,” ujar Murthala.
Murthala mengaku pihaknya secara pelan-pelan akan terus mensosialisasikan perubahan model pembayaran yang telah dibuat tim Pemerintah Aceh.
“Saya berharap masyarakat mendukung proyek itu. Masyarakat harus hargai prosesnya. Biar masyarakat tidak rugi dan pelaksana pun tidak akan tersandung hukum di kemudian hari,” kata Murthala.
Untuk diketahui, peletakan batu pertama pembangunan Bendungan (sering disebut oleh masyarakat: Waduk) Keureuto itu dilakukan langsung Presiden Joko Widodo, 9 Maret 2015. Bahkan, sampai saat ini, sebagian kalangan di Aceh Utara menyebut bendungan tersebut “Waduk Jokowi”.
Dikutip dari laman resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Presiden saat itu mengatakan pembangunan bendungan Keureuto di Aceh Utara merupakan terbesar dari 13 bendungan yang akan di bangun di 2015.
"Aceh saat ini provinsi yang surplus beras, dengan di bangunnya Bendungan ini maka akan meningkatkan produksi beras dan meningkatkan perekonomian," ujar Jokowi.
Sponsored
Menteri PUPR Basoeki Hadimoeldjono dalam sambutannya mengatakan, sungai Krueng Keureuto di Kabupaten Aceh Utara saat ini adalah penyebab utama terjadinya banjir pada Kota Lhoksukon dan sekitarnya.
Menurutnya, Krueng Keureuto tergolong tipe cabang kipas dengan beberapa anak sungai. Terdapat enam anak sungai yang memberikan konstribusi aliran ke dalam alur Krueng Keureuto yang menyebabkan puncak banjir yang tinggi di daerah hilir.
Secara geografis lokasi Bendungan Keureuto dan bangunan fasilitasnya terletak di Desa Blang Pante, Kecamatan Paya Bakong, sedangkan rencana genangan terletak di Desa Blang Pante, Kecamatan Paya Bakong, Desa Plu Pakam dan Desa Makarti, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara.
Ia mengatakan, pembangunan Bendungan Keureuto untuk menyediakan tampungan khusus banjir sebesar 30,50 juta m3 yang mampu meredam dan mereduksi debit banjir sampai dengan periode ulang 50 tahun.
Bendungan ini juga berfungsi untuk penyediaan air irigasi (9.420 ha), air baku (500 l/det), PLTA (6,34 MW) serta manfaat ikutan lainnya, sehingga bisa meningkatkan perekonomian di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bener Meriah.
Pekerjaan pembangunan Bendungan Keureuto dilaksanakan dengan multi years contract dari tahun 2015 – 2019 dan menelan dana sekitar Rp1,7 triliun.
Menurutnya, Krueng Keureuto tergolong tipe cabang kipas dengan beberapa anak sungai. Terdapat enam anak sungai yang memberikan konstribusi aliran ke dalam alur Krueng Keureuto yang menyebabkan puncak banjir yang tinggi di daerah hilir.
Secara geografis lokasi Bendungan Keureuto dan bangunan fasilitasnya terletak di Desa Blang Pante, Kecamatan Paya Bakong, sedangkan rencana genangan terletak di Desa Blang Pante, Kecamatan Paya Bakong, Desa Plu Pakam dan Desa Makarti, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara.
Ia mengatakan, pembangunan Bendungan Keureuto untuk menyediakan tampungan khusus banjir sebesar 30,50 juta m3 yang mampu meredam dan mereduksi debit banjir sampai dengan periode ulang 50 tahun.
Bendungan ini juga berfungsi untuk penyediaan air irigasi (9.420 ha), air baku (500 l/det), PLTA (6,34 MW) serta manfaat ikutan lainnya, sehingga bisa meningkatkan perekonomian di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bener Meriah.
Pekerjaan pembangunan Bendungan Keureuto dilaksanakan dengan multi years contract dari tahun 2015 – 2019 dan menelan dana sekitar Rp1,7 triliun.
sumber: portalsatu.co
Post a Comment