Intip Berita - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyebutkan jika sikap boikot rapat bersama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dilancarkan DPRD DKI Jakarta, bahkan mulai berdampak pada proses pembahasan beberapa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).
"Beberapa yang sudah kita ajukan tapi belum dibahas," ujar Djarot di Balai Kota Jakarta, hari ini.
BACA:
Lima fraksi di DPRD DKI, yakni Gerindra, PKS, PKB, PPP, dan Demokrat menolak diaktifkannya kembali Ahok sebagai Gubernur lantaran status terdakwa yang disandangnya. Mereka mendaku khawatir diaktifkannya Ahok sebagai gubernur akan berdampak buruk di kemudian hari karena produk kebijakan yang akan dihasilkan bakal rawan gugatan.
Meski demikian, Djarot meyakinkan bahwa Presetio Edi Marsudi sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta bisa menyelesaikan persoalan tersebut. Pihak eksekutif akan segera melakukan komunikasi dengan Pras sapaan karibnya dalam waktu dekat.
"Kita akan komunikasi sama Pak Pras untuk mengundang (fraksi pemboikot Ahok) untuk rapat. Enggak apa-apa kan undang rapat? Perkara datang enggak datang kita serahkan kepada mereka," terang Djarot.
Sementara di tempat berbeda, Anggota Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus menjelaskan, setidaknya sepanjang tahun ini ada sebanyak 32 Raperda yang harus dituntaskan hingga akhir tahun.
Dia pun meyakinkan bahwa belum dibahasnya beberapa Raperda seperti kata Wagub DKI bukan karena imbas aksi boikot, melainkan banyak anggota DPRD DKI Jakarta yang masih sibuk dalam urusan Pilkada DKI.
"Karena kan bagaimana banyak yang repot Pilkada, kita tunggu saja sebentar lagi. Tapi saya yakinkan walaupun ada aksi boikot atau apa itu pembahasan dan pengesahan Raperda tetap akan berjalan," terang Bestari.
Meski demikian, Djarot meyakinkan bahwa Presetio Edi Marsudi sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta bisa menyelesaikan persoalan tersebut. Pihak eksekutif akan segera melakukan komunikasi dengan Pras sapaan karibnya dalam waktu dekat.
"Kita akan komunikasi sama Pak Pras untuk mengundang (fraksi pemboikot Ahok) untuk rapat. Enggak apa-apa kan undang rapat? Perkara datang enggak datang kita serahkan kepada mereka," terang Djarot.
Sementara di tempat berbeda, Anggota Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus menjelaskan, setidaknya sepanjang tahun ini ada sebanyak 32 Raperda yang harus dituntaskan hingga akhir tahun.
Dia pun meyakinkan bahwa belum dibahasnya beberapa Raperda seperti kata Wagub DKI bukan karena imbas aksi boikot, melainkan banyak anggota DPRD DKI Jakarta yang masih sibuk dalam urusan Pilkada DKI.
"Karena kan bagaimana banyak yang repot Pilkada, kita tunggu saja sebentar lagi. Tapi saya yakinkan walaupun ada aksi boikot atau apa itu pembahasan dan pengesahan Raperda tetap akan berjalan," terang Bestari.
sumber: rimanews.com
Post a Comment