NEWSACEHTODAY, JAKARTA - Setidaknya demikian disampaikan oleh Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, Ia menilai bahwa sistem multipartai di Indonesia sudah tidak sehat. Pasalnya, jumlah partai saat ini yang ada dalam sistem sudah terlalu banyak, terlalu sesak.
Presidensialisme multipartainya tidak boleh ekstrim, harus ada rekayasa-rekayasa yang dilakukan melalui sistem pemilu," ujar Titi dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/5).
Lanjut Titi, multi-partai yang eksrtrem bisa mengurangi kekuatan eksekutif dalam sistem presidensial. Pasalnya, kebijakan pemerintah berpotensi besar macet di parlemen lantaran banyaknya partai yang terlibat dalam pengambilan keputusan.
Sayangnya lagi, lanjut dia, upaya menyederhanakan partai politik melalui parliamentary treshold terbukti tidak berhasil. Malahan partai baru terus muncul setiap jelang pemilu legislatif.
Sayangnya lagi, lanjut dia, upaya menyederhanakan partai politik melalui parliamentary treshold terbukti tidak berhasil. Malahan partai baru terus muncul setiap jelang pemilu legislatif.
Kalau menggunakan parliamentary threshold tahun 2014 dinaikkan dari 2,5 persen ke 3,5 persen, harapannya partai akan berkurang, tapi ternyata bertambah satu partai. Di pemilu 2009 ada sembilan partai, di 2014 malah menghasilkan 10 partai," ujar dia.
Titi juga mengatakan, bahwa saat ini memang sudah ada koalisi untuk membangun kekuatan dalam menggiring kebijakan pemerintah di parlemen. Namun menurutnya, koalisi tersebut hanya sebatas bayang-bayang. Titi menilai, membangun koalisi juga tidak berpengaruh signifikan untuk memperkuat sistem presidensial.
Jadi kalau kita ingin membenahi, kita perlu ada sistem presidensialisme yang efektif. Oleh karena itu rekayasanya melalui sistem dan variannya tidak cukup dengan parliamentary threshold," demikian Titi.
(sumber: jpnn)
Post a Comment