 |
| Presiden Jokowi Foto: Setpres Cahyo/detik.com |
Newsacehtoday.ml, Jakarta - Isu reshuffle kabinet berembus kencang menjelang akhir tahun 2016. Merebaknya Isu ini dibarengi gagasan Menteri BUMN Rini Soemarno untuk membentuk holding BUMN sejenis. Apakah ada hubungannya?
Salah satu isu yang beredar memang seputar rencana pemerintah memisahkan Kementerian BUMN dengan holding besar BUMN yang tengah digagas oleh Menteri BUMN Rini Soemarno. Ada juga isu tentang reshuffle menyangkut sejumlah kursi menteri dan setara menteri. Namun sebelum isu Reshuffle Kabinet di akhir tahun 2016 meluas, Presiden Jokowi langsung mengklarifikasi bahwa tidak ada rencana reshuffle kabinet.
"Enggak ada," bantah Jokowi saat dikonfirmasi ketika ditemui di proyek pembangunan Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (29/12).
Intip: Pilot Sedang Mabuk Terekam CCTV di Pintu Bandara
Meskipun isu reshuffle kabinet dibantah oleh Presiden Jokowi, namun soal pembentukan holding besar BUMN tidak sepenuhnya salah. Menteri BUMN Rini Soemarno mengakui Kementeriannya tengah berupaya membentuk holding BUMN sejenis.
Namun demikian, sampai saat ini pembentukan holding BUMN yang ditargetkan selesai akhir tahun ini belum menemui titik terang. Menteri Rini menuturkan, diperlukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2005 soal pembentukan holding BUMN sebagai dasarnya.
"Ini kita harapkan kita masih mencoba sebelum akhir tahun ini PP 44 bisa diundangkan. Kemudian kita harapkan minimal targetkan pengennya begitu, prosesnya di Sekneg kemudian ke Kemenkumham, tinggal itu saja. Menteri-menteri sudah berikan parafnya," ujar Rini di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Kamis (29/11/2016).
"Setelah itu harus ada PP, umpamanya sekarang Pertamina, harus ada PP untuk Pertamina, harus ada PP untuk tambang Inalum dan yang lain-lain," sambung Rini.
Perencanaan pembentukan holding BUMN sepertinya sudah sangat matang. Langkah ini dilakukan untuk menghemat biaya operasional BUMN sejenis. Meski memang ada kekhawatiran sejumlah pihak soal adanya pengurangan tenaga kerja.
Kerja keras menteri Rini untuk membentuk holding BUMN agar aturan mainnya selesai akhir tahun ini membuat sejumlah pihak berspekulasi soal isu reshuffle kabinet. Apalagi sampai kini partai utama pengusung Jokowi-JK yakni PDIP belum berhenti menggoyang menteri Rini.
Rini Soemarno hampir selalu diterpa angin setiap kali ada isu reshuffle. Namun, saat ada perombakan kabinet, nama Rini selalu aman.
"Dividen yang disetor juga hanya Rp 37 triliun. Bandingkan dengan APBN yang dikucurkan ke BUMN. Itu Menteri BUMN harus segera dikoreksi," kata anggota Komisi VI DPR dari PDIP, Darmadi Durianto saat berbincang, Kamis (29/12/2016).
Tak hanya menteri Rini yang digoyang Darmadi, ia juga sudah membocorkan nama-nama menteri yang tengah dipertimbangkan untuk diganti oleh Presiden Jokowi. Mereka adalah Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perindustrin Airlangga Hartarto, dan Mendikbud Muhadjir Effendy. Tentu saja itu evaluasi personal dari politikus PDIP itu. Apakah ada reshuffle atau tidak tentu seperti kata Jubir Presiden Budi, itu sepenuhnya hak Presiden Jokowi.
Namun demikian, sampai saat ini pembentukan holding BUMN yang ditargetkan selesai akhir tahun ini belum menemui titik terang. Menteri Rini menuturkan, diperlukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2005 soal pembentukan holding BUMN sebagai dasarnya.
"Ini kita harapkan kita masih mencoba sebelum akhir tahun ini PP 44 bisa diundangkan. Kemudian kita harapkan minimal targetkan pengennya begitu, prosesnya di Sekneg kemudian ke Kemenkumham, tinggal itu saja. Menteri-menteri sudah berikan parafnya," ujar Rini di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Kamis (29/11/2016).
"Setelah itu harus ada PP, umpamanya sekarang Pertamina, harus ada PP untuk Pertamina, harus ada PP untuk tambang Inalum dan yang lain-lain," sambung Rini.
Perencanaan pembentukan holding BUMN sepertinya sudah sangat matang. Langkah ini dilakukan untuk menghemat biaya operasional BUMN sejenis. Meski memang ada kekhawatiran sejumlah pihak soal adanya pengurangan tenaga kerja.
Kerja keras menteri Rini untuk membentuk holding BUMN agar aturan mainnya selesai akhir tahun ini membuat sejumlah pihak berspekulasi soal isu reshuffle kabinet. Apalagi sampai kini partai utama pengusung Jokowi-JK yakni PDIP belum berhenti menggoyang menteri Rini.
Rini Soemarno hampir selalu diterpa angin setiap kali ada isu reshuffle. Namun, saat ada perombakan kabinet, nama Rini selalu aman.
"Dividen yang disetor juga hanya Rp 37 triliun. Bandingkan dengan APBN yang dikucurkan ke BUMN. Itu Menteri BUMN harus segera dikoreksi," kata anggota Komisi VI DPR dari PDIP, Darmadi Durianto saat berbincang, Kamis (29/12/2016).
Tak hanya menteri Rini yang digoyang Darmadi, ia juga sudah membocorkan nama-nama menteri yang tengah dipertimbangkan untuk diganti oleh Presiden Jokowi. Mereka adalah Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perindustrin Airlangga Hartarto, dan Mendikbud Muhadjir Effendy. Tentu saja itu evaluasi personal dari politikus PDIP itu. Apakah ada reshuffle atau tidak tentu seperti kata Jubir Presiden Budi, itu sepenuhnya hak Presiden Jokowi.
sumber: detik.com
Post a Comment