NEWSACEHTODAY, JAKARTA- Rencana Pemerintah untuk melakukan rasionalisasi terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) mulai tahun ini, namun Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menjelaskan, bahwa program rasionalisasi bukan hanya untuk pengurangan pegawai, tapi lebih kepada penataan.
Menurut Bima, banyak daerah jumlah Pegawai-nya cukup banyak, sehingga hal ini menyebabkan belanja pegawainya mencapai 50 persen dari APBD.
Menurut Bima, banyak daerah jumlah Pegawai-nya cukup banyak, sehingga hal ini menyebabkan belanja pegawainya mencapai 50 persen dari APBD.
Beban fiskal tidak sebanding dengan output yang didapat, pembelanjaan daerah didominasi belanja pegawai. Padahal pelayanan publk juga membutuhkan biaya yang banyak," kata Bima di Jakarta, Rabu (18/5).
Dia menambahkan, dari tiga kelompok Pegawai Negeri Sipil (PNS), Jabatan Fungsional Umum (JFU) yaitu tenaga administrasi menempati jumlah terbanyak dibandingkan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dan juga Jabatan Struktural.
Tidak adanya standar yang jelas menjadikan posisi JFU sebagai kotak penampungan dibandingkan dua kelompok lainnya. Pemerintah menargetkan, PNS di JFU dan berkinerja buruk yang kena rasionalisasi tahap awal.
Tidak adanya standar yang jelas menjadikan posisi JFU sebagai kotak penampungan dibandingkan dua kelompok lainnya. Pemerintah menargetkan, PNS di JFU dan berkinerja buruk yang kena rasionalisasi tahap awal.
Isu rasionalisasi ini tentunya tidak mudah dalam pelaksanaannya, dan metode yang mirip bisa menggunakan scrapping policy, yakni membuang yang tidak baik dan mengganti dengan yang lebih baik," sergahnya.
(source:jpnn)
Post a Comment