 |
| Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian |
Intip Berita - Politisi senior yang juga Tokoh Islam Habil Marati menyesalkan pernyataan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian yang menyebut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengancam kebhinnekaan.
“Pandangan saya, Fatwa MUI justru untuk meluruskan pelaksanaan sila-sila Pancasila,” tegas Habil kepada intelijen (18/01).
Intip lainnya:
Menurut Habil, fatwa MUI justru bisa mengingatkan kepada pemerintah bila kebijakannya tidak berpihak kepada keadilan. “Jika aqidah Umat Islam tidak dilanggar, yakni dengan melaksanakan Pancasila dan UUD 45 dengan benar, pasti kebhinekaan terjaga,” papar Habil.
Habil mengingatkan, jika sila-sila dalam Pancasila dilanggar, berarti ada yang memaksakan kehendak, akibatnya aqidah umat Islam pun ikut dilanggar. “Fatwa MUI akan menjembatani antara Kebijakan Pemerintah dengan Implementasi Sila Sila Pancasila,” pungkas Habil.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menilai Fatwa MUI bisa menjadi ancaman kebhinnekaan dan keberagaman di Indonesia. “Ini menunjukkan fatwa bukan lagi dianggap pandangan halal atau haram. Tapi belakangan malah berkembang menjadi ancaman bagi keberagaman dan kebhinekaan,” kata Tito dalam diskusi bertajuk “Fatwa MUI dan Hukum Positif” (17/1).
Tito mencontohkan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki T. Purnama (Ahok), di mana MUI menerbitkan fatwa yang menyebutkan bahwa Ahok menistakan Al Quran dan ulama.
Menurut Tito, fatwa tersebut memiliki dampak yang besar karena memunculkan gerakan mobilisasi GNPF MUI (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI) dan membentuk opini masyarakat. “Akhirnya masyarakat termobilisasi seperti aksi 411, 212 yang cukup banyak terpengaruh sikap MUI,” papar Tito.
Sumber: MediaIslam.org
Habil mengingatkan, jika sila-sila dalam Pancasila dilanggar, berarti ada yang memaksakan kehendak, akibatnya aqidah umat Islam pun ikut dilanggar. “Fatwa MUI akan menjembatani antara Kebijakan Pemerintah dengan Implementasi Sila Sila Pancasila,” pungkas Habil.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menilai Fatwa MUI bisa menjadi ancaman kebhinnekaan dan keberagaman di Indonesia. “Ini menunjukkan fatwa bukan lagi dianggap pandangan halal atau haram. Tapi belakangan malah berkembang menjadi ancaman bagi keberagaman dan kebhinekaan,” kata Tito dalam diskusi bertajuk “Fatwa MUI dan Hukum Positif” (17/1).
Tito mencontohkan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki T. Purnama (Ahok), di mana MUI menerbitkan fatwa yang menyebutkan bahwa Ahok menistakan Al Quran dan ulama.
Menurut Tito, fatwa tersebut memiliki dampak yang besar karena memunculkan gerakan mobilisasi GNPF MUI (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI) dan membentuk opini masyarakat. “Akhirnya masyarakat termobilisasi seperti aksi 411, 212 yang cukup banyak terpengaruh sikap MUI,” papar Tito.
Sumber: MediaIslam.org
Post a Comment