 |
| PNS malas dengan kompetensi yang rendah jadi sasaran rasionalisasi. Mereka akan dirumahkan. Foto: batampos.co.id |
NEWSACEHTODAY, SURABAYA-- Terkait dengan akan adanya kebijakan rasionalisasi atau pemangkasan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS), Gubernur Jatim Soekarwo mengaku tak tega menjalankan hal tersebut yang digulirkan KemenPAN-RB. Dia juga mengaku cukup berat menyampaikan pendapatnya terkait dengan pemecatan PNS itu.
Gubernur Jatim yang biasa disapa Pakde Karwo ini menuturkan ''Gimana ya, aku mesakke (kasihan, Red) mau ngomong,'' ujarnya dengan nada sedih.
Saat ini ada sekitar 20.738 PNS di lingkungan Pemprov Jatim. Pada 2015 pemprov butuh Rp 1,5 triliun untuk menggaji mereka. Soekarwo juga menyatakan, bahwa PNS yang bakal terkena rasionalisasi adalah yang kurang kompeten. Kebanyakan lulusan SMA. Padahal, keputusan merekrut para tenaga kerja tersebut diambil pihak pemprov atau pemkot.
Politikus Partai Demokrat ini mengatakan ''Dulu kan kita yang merekrut mereka dengan dasar mesakke. Mau kita pecat sendiri kan juga kasihan,'' ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) menyampaikan, rencana rasionalisasi PNS bertujuan agar beban belanja pegawai tidak naik terus.
Menurut penjelesan Soekarwo, para PNS yang bakal dirasionalisasi berada di bidang administrasi. Mereka nantinya digantikan sistem komputer. Sebab, saat ini ada 4,5 juta PNS di Indonesia, sedangkan idealnya 1,3 persen dari jumlah penduduk, yakni 3,5 juta PNS. ''Yang administrasi diganti dengan IT,'' jelas gubernur dua periode itu.
Tenaga pendidik dan tenaga medis, tampaknya, bisa bernapas lega. Menurut Soekarwo, dua bidang itu tidak mungkin dirasionalisasi di Jatim. ''Mereka (tenaga pendidik dan medis) tidak mungkin dipecat karena Jatim kekurangan,'' tambahnya.
Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Surabaya Mia Santi Dewi menjelaskan, wacana pemangkasan PNS memang sudah terdengar ke pihaknya. Hanya, peraturan tersebut belum bisa dipastikan.
Sebab, sampai saat ini pemkot belum menerima surat pemberitahuan secara khusus mengenai hal itu. Kini ada 18.207 PNS yang mencakup seluruh golongan di bawah naungan Pemkot Surabaya. ''Belum ada pemberitahuan. Tidak ada hitam putih terkait hal itu,'' paparnya.
Sehingga, Pemkot berharap seluruh PNS tidak khawatir dengan wacana pemangkasan itu. Pemkot belum menentukan langkah selanjutnya. ''Kami tunggu resminya saja,'' tegasnya.
Gubernur Jatim yang biasa disapa Pakde Karwo ini menuturkan ''Gimana ya, aku mesakke (kasihan, Red) mau ngomong,'' ujarnya dengan nada sedih.
Saat ini ada sekitar 20.738 PNS di lingkungan Pemprov Jatim. Pada 2015 pemprov butuh Rp 1,5 triliun untuk menggaji mereka. Soekarwo juga menyatakan, bahwa PNS yang bakal terkena rasionalisasi adalah yang kurang kompeten. Kebanyakan lulusan SMA. Padahal, keputusan merekrut para tenaga kerja tersebut diambil pihak pemprov atau pemkot.
Politikus Partai Demokrat ini mengatakan ''Dulu kan kita yang merekrut mereka dengan dasar mesakke. Mau kita pecat sendiri kan juga kasihan,'' ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) menyampaikan, rencana rasionalisasi PNS bertujuan agar beban belanja pegawai tidak naik terus.
Menurut penjelesan Soekarwo, para PNS yang bakal dirasionalisasi berada di bidang administrasi. Mereka nantinya digantikan sistem komputer. Sebab, saat ini ada 4,5 juta PNS di Indonesia, sedangkan idealnya 1,3 persen dari jumlah penduduk, yakni 3,5 juta PNS. ''Yang administrasi diganti dengan IT,'' jelas gubernur dua periode itu.
Tenaga pendidik dan tenaga medis, tampaknya, bisa bernapas lega. Menurut Soekarwo, dua bidang itu tidak mungkin dirasionalisasi di Jatim. ''Mereka (tenaga pendidik dan medis) tidak mungkin dipecat karena Jatim kekurangan,'' tambahnya.
Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Surabaya Mia Santi Dewi menjelaskan, wacana pemangkasan PNS memang sudah terdengar ke pihaknya. Hanya, peraturan tersebut belum bisa dipastikan.
Sebab, sampai saat ini pemkot belum menerima surat pemberitahuan secara khusus mengenai hal itu. Kini ada 18.207 PNS yang mencakup seluruh golongan di bawah naungan Pemkot Surabaya. ''Belum ada pemberitahuan. Tidak ada hitam putih terkait hal itu,'' paparnya.
Sehingga, Pemkot berharap seluruh PNS tidak khawatir dengan wacana pemangkasan itu. Pemkot belum menentukan langkah selanjutnya. ''Kami tunggu resminya saja,'' tegasnya.
(sumber: jpnn)
Post a Comment