Newsacehtoday.ml, Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua DPR, Setya Novanto pada Selasa (13/12). Setya Novanto yang juga Ketua Umum Partai Golkar bakal diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis elektronik atau e-KTP di Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) tahun anggaran 2011-2012.
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, tim penyidik telah melayangkan surat panggilan kepada Setya Novanto.
"Ya, kami baru dapat informasi. KPK sudah mengirimkan surat panggilan untuk Setya Novanto, Ketua DPR-RI terkait kasus e-KTP," kata Febri saat dikonfirmasi, Jumat (9/12).
Baca: Final Indonesia vs Thailand, Harga Tiket Naik
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, tim penyidik telah melayangkan surat panggilan kepada Setya Novanto.
"Ya, kami baru dapat informasi. KPK sudah mengirimkan surat panggilan untuk Setya Novanto, Ketua DPR-RI terkait kasus e-KTP," kata Febri saat dikonfirmasi, Jumat (9/12).
Baca: Final Indonesia vs Thailand, Harga Tiket Naik
Pemeriksaan ini diduga dilakukan penyidik lantaran saat proyek e-KTP bergulir Setya Novanto merupakan Ketua Fraksi Golkar di DPR. Diduga, penyidik bakal mencecar Setya Novanto yang juga mantan Bendahara Umum DPP Partai Golkar mengenai aliran dana dan pengaturan pemenang tender proyek e-KTP yang menelan anggaran hingga Rp 5,9 triliun. Disinggung mengenai hal ini, Febri mengaku belum mengetahui materi pemeriksaan. Yang pasti, kata Febri pemeriksaan ini dilakukan lantaran penyidik menilai Setya Novanto mengetahui mengenai tindak pidana korupsi proyek e-KTP yang merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun.
"Saya tidak mengetahui detilnya. Namun tentu saksi diperiksa karena dipandang mengetahui terkait kejahatan korupsi yang sedang disidik. Penyidik akan mengklarifikasi sejumlah informasi untuk memperdalam penyidikan kasus tersebut," katanya.
Nama Setya Novanto sempat disebut Nazaruddin sebagai pihak yang turut menikmati aliran uang hasil korupsi proyek e-KTP. Dalam dokumen yang sempat dibawa Elza Syarif, pengacara Nazaruddin. tampak bagan yang menunjukkan hubungan pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi proyek e-KTP. Pihak-pihak yang tampak dalam dokumen itu, yakni Andi Narogong dan Nazaruddin dalam kotak berjudul "Pelaksana" dengan anak panah ke kotak berjudul "Boss Proyek e-KTP" yang berisi nama Setya Novanto dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.
Kotak bagan "Boss Proyek e-KTP" itu lalu menunjukkan panah ke tiga kotak bagan. Kotak pertama berjudul "Ketua/Wakil Banggar yang Terlibat Menerima Dana" berisi nama (1) Mathias Mekeng USD 500ribu, (2) Olly Dondo Kambe USD 1 juta, dan (3) Mirwan Amir USD 500 ribu.
Kotak kedua berjudul "Ketua/Wakil Ketua Komisi II DPR RI yang Terlibat Menerima Dana" berisi nama (1) Haeruman Harahap USD 500ribu, (2) Ganjar Pranowo USD 500ribu, dan (3) Arief Wibowo USD 500 ribu. Terakhir, kotak ketiga tanpa judul berisi nama (1) Mendagri (Gamawan/Anas), (2) Sekjen (Dian Anggraeni), (3) PPK (Sugiarto), dan (4) Ketua Panitia Lelang (Drajat Wisnu S).
"Saya tidak mengetahui detilnya. Namun tentu saksi diperiksa karena dipandang mengetahui terkait kejahatan korupsi yang sedang disidik. Penyidik akan mengklarifikasi sejumlah informasi untuk memperdalam penyidikan kasus tersebut," katanya.
Nama Setya Novanto sempat disebut Nazaruddin sebagai pihak yang turut menikmati aliran uang hasil korupsi proyek e-KTP. Dalam dokumen yang sempat dibawa Elza Syarif, pengacara Nazaruddin. tampak bagan yang menunjukkan hubungan pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi proyek e-KTP. Pihak-pihak yang tampak dalam dokumen itu, yakni Andi Narogong dan Nazaruddin dalam kotak berjudul "Pelaksana" dengan anak panah ke kotak berjudul "Boss Proyek e-KTP" yang berisi nama Setya Novanto dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.
Kotak bagan "Boss Proyek e-KTP" itu lalu menunjukkan panah ke tiga kotak bagan. Kotak pertama berjudul "Ketua/Wakil Banggar yang Terlibat Menerima Dana" berisi nama (1) Mathias Mekeng USD 500ribu, (2) Olly Dondo Kambe USD 1 juta, dan (3) Mirwan Amir USD 500 ribu.
Kotak kedua berjudul "Ketua/Wakil Ketua Komisi II DPR RI yang Terlibat Menerima Dana" berisi nama (1) Haeruman Harahap USD 500ribu, (2) Ganjar Pranowo USD 500ribu, dan (3) Arief Wibowo USD 500 ribu. Terakhir, kotak ketiga tanpa judul berisi nama (1) Mendagri (Gamawan/Anas), (2) Sekjen (Dian Anggraeni), (3) PPK (Sugiarto), dan (4) Ketua Panitia Lelang (Drajat Wisnu S).
sumber: beritasatu.com
Post a Comment