Newsacehtoday.ml, Jakarta -- Jajaran birokrasi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau lebih dikenal PNS serta Guru telah menghabiskan waktu dan tenaga untuk membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) mereka sehingga tugas dan kewajiban utama ditinggalkan.
Berdasarkan hal tersebut Presiden Joko Widodo meminta Menteri Keuangan (Menkeu) dan Menko bidang Perekonomian untuk membuat sistem pelaporan yang simpel, tidak bertele-tele.
Sebab, yang terjadi selama ini, menurut Presiden, sekitar 60-70 persen birokrasi hanya sibuk mengurus Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang sulit dimengerti.
Sebab, yang terjadi selama ini, menurut Presiden, sekitar 60-70 persen birokrasi hanya sibuk mengurus Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang sulit dimengerti.
“Saya enggak tahu SPJ itu juga apa, saya enggak ngerti. Yang saya tahu, SPJ itu apa Bu? Surat Pertanggungjawaban. Isinya apa? Enggak ngerti saya. Tapi biasanya kalau saya lihat di meja-meja itu ngurusin kuitansi, dan ngurusin gambar-gambar, foto-foto,” kata Jokowi, sapaan Presiden saat memberikan sambutan pada Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/9).
Menurut Presiden, harus dipikirkan bagaimana menyiapkan sebuah laporan yang simpel, tetapi orientasinya adalah hasil. Terutama agar gampang diawasi, dan diperiksa.
Bukan laporan yang tebel-tebel. “Mohon maaf, energi kita juga jangan habis di SPJ-SPJ,” ujarnya.
Jokowi mengatakan, akibat SPJ, para penyelenggara negara mulai melupakan tugas utamanya.
Dia memberikan contoh, sekarang banyak guru dan kepala sekolah yang tidak fokus konsentrasi pada kegiatan belajar mengajar karena disibukkan dengan SPJ.
Demikian juga di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Menurutnya, kementerian itu seharusnya konsentrasi 80 persen untuk mengontrol jalan, irigasi-irigasi yang rusak, dan mengecek jalan yang berlubang.
Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Pegawainya sibuk dengan mengurus SPJ.
“Coba di Pertanian juga, dulu kalau kita lihat setiap pagi, PPL (Pengawas Pertanian Lapangan), berjalan di pematang sawah, bercengkerama dengan petani, memberikan bimbingan ke petani. Sekarang, lihat di Dinas Pertanian, lihat di Kementerian Pertanian, semuanya duduk manis di meja, di ruangan ber-AC, ngurusi SPJ,” papar Presiden.
Untuk itu, Presiden meminta supaya menjadi pemikiran bersama, jangan sampai pemerintah terjebak pada rutinitas yang dianggap itu benar.
Ia mengingatkan, orientasi pemerintah harus pada hasil. Jangan sampai kehilangan energi, semuanya mengarah kepada SPJ.
Apalagi saat ini pemerintah menghadapi sebuah tantangan untuk menerapkan pelaporan keuangan pemerintah berbasis aktual.
“Ini lebih sulit lagi dalam pelaksanaannya,” pungkasnya.
Menurut Presiden, harus dipikirkan bagaimana menyiapkan sebuah laporan yang simpel, tetapi orientasinya adalah hasil. Terutama agar gampang diawasi, dan diperiksa.
Bukan laporan yang tebel-tebel. “Mohon maaf, energi kita juga jangan habis di SPJ-SPJ,” ujarnya.
Jokowi mengatakan, akibat SPJ, para penyelenggara negara mulai melupakan tugas utamanya.
Dia memberikan contoh, sekarang banyak guru dan kepala sekolah yang tidak fokus konsentrasi pada kegiatan belajar mengajar karena disibukkan dengan SPJ.
Demikian juga di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Menurutnya, kementerian itu seharusnya konsentrasi 80 persen untuk mengontrol jalan, irigasi-irigasi yang rusak, dan mengecek jalan yang berlubang.
Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Pegawainya sibuk dengan mengurus SPJ.
“Coba di Pertanian juga, dulu kalau kita lihat setiap pagi, PPL (Pengawas Pertanian Lapangan), berjalan di pematang sawah, bercengkerama dengan petani, memberikan bimbingan ke petani. Sekarang, lihat di Dinas Pertanian, lihat di Kementerian Pertanian, semuanya duduk manis di meja, di ruangan ber-AC, ngurusi SPJ,” papar Presiden.
Untuk itu, Presiden meminta supaya menjadi pemikiran bersama, jangan sampai pemerintah terjebak pada rutinitas yang dianggap itu benar.
Ia mengingatkan, orientasi pemerintah harus pada hasil. Jangan sampai kehilangan energi, semuanya mengarah kepada SPJ.
Apalagi saat ini pemerintah menghadapi sebuah tantangan untuk menerapkan pelaporan keuangan pemerintah berbasis aktual.
“Ini lebih sulit lagi dalam pelaksanaannya,” pungkasnya.
sumber: (flo/jpnn)
Post a Comment